HOME
Home » Berita » KAKAMMI Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan

KAKAMMI Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan

Posted at June 16th, 2020 | Categorised in Berita

 

(M Najib berbaju batik cokelat ketiga dari kanan)

JAKARTA | Munculnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan. Draf RUU itu tak memasukkan TAP MPRS Nomor XXV/1966 yang menetapkan larangan Komunisme sebagai konsideran dalam RUU HIP dan memunculkan istilah  baru Pancasila, Trisila, Ekasila dan Ketuhanan yang berkebudayaan.

Terkait dengan RUU HIP itu, M.Najib mewakili Presidium Nasional Keluarga Alumni KAMMI (KAKAMMI) memberikan sikap tegas.

“Pembahasan tentang Pancasila sudah final,  kami meminta pembahasan RUU HIP dihentikan alias tak perlu dilanjutkan,” katanya (Selasa/16/6/2020).

Dipaparkan lebih lanjut, secara hukum kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara sudah sangat kuat. Landasan Perundang-undangan tentang Pancasila telah diatur di dalam TAP MPRS nomor XX/1966 juncto TAP MPR nomor V/1973, TAP MPR nomor LX/1978, dan TAP MPR nomor III/2000 beserta beberapa undang-undang turunannya sudah sangat memadai.

Adapun rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di dalam UU 12/2011 disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum (pasal 2) dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 3 ayat 1).

Tidak mencantumkan TAP MPRS No XXV/1966 dalam salah satu pertimbangan RUU HIP adalah pertimbangan gegabah dan berisiko memecah belah bangsa, padahal dalam TAP MPRS tersebut pada poin (a) tentang menimbang secara jelas dinyatakan bahwa paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti hakekatnya bertentangan dengan Pancasila.

KAKAMMI menilai tidak diperlukan adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur soal kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara dan lebih memfokuskan untuk memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan bangsa di depan mata.

“Kami meminta semua pihak lebih berkosentrasi untuk membantu mencegah Pandemi COVID-19 dan mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkannya, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi bukan membuat peraturan yang hanya memecah belah bangsa dan menafsirkan Pancasila semaunya,” tutupnya. []

(Nana Sudiana/Yons Achmad/alumnikammi.org)

 

No comment for KAKAMMI Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post to KAKAMMI Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan

KAKAMMI Sebagai Wadah Amal Jama’i

Posted at 14/06/2020

Amal jama’i sebagai sebuah pendekatan dalam melakukan amal kembali mengemuka dalam halal bi halal Keluarga Alumni KAMMI (KAKAMMI) Jawa Tengah (14/6/2020). Hadir sebagai pemantik obrolan,... Read More

M Najib: Organisasi Masa Depan Adalah Jaringan

Posted at 14/06/2020

Presidium Nasional Keluarga Alumni KAMMI (KAKAMMI), Dr. Mukhamad Najib, STP, MSi hadir dalam acara halal bi halal lintas generasi KAKAMMI Se-Jawa Timur secara virtual... Read More

Nana Sudiana: Lewat IZI Berkomitmen Peduli Pesantren

Posted at 12/06/2020

Nana Sudiana, aktivis Keluarga Alumni KAMMI (KAKAMMI)  terus bergerak di sektor pemberdayaan masyarakat. Seperti dilansir  media (Republika/12/6/20), beragam lembaga filantropi terus berupaya membentengi umat... Read More